Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dalam rapat paripurna pada Kamis, 19 November 2026. Keputusan ini menjadi perkembangan besar setelah rancangan tersebut melewati proses pembahasan selama bertahun-tahun.
Salah satu poin yang menarik perhatian dalam RUU ini adalah peluang pemulihan kerugian bagi korban tindak pidana, termasuk korban investasi bodong dan perdagangan saham ilegal. Mekanisme pengelolaan serta pengembalian aset diharapkan mampu memberikan manfaat lebih nyata bagi masyarakat yang kehilangan uang akibat kejahatan.
DPR Resmi Menyetujui RUU Perampasan Aset
Rapat paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung DPR, Jakarta, menyetujui RUU Perampasan Aset setelah Komisi III dan pemerintah menyelesaikan pembahasan tingkat pertama sehari sebelumnya.
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin rapat dan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap rancangan tersebut. Persetujuan peserta rapat kemudian menandai langkah penting dalam proses pembentukan undang-undang.
RUU ini telah melewati perjalanan panjang selama sekitar 18 tahun. Pembahasannya kembali menjadi perhatian publik karena kebutuhan Indonesia terhadap instrumen hukum yang lebih kuat untuk melacak dan mengambil kekayaan hasil tindak pidana.
Korban Investasi Bodong Berpeluang Mendapat Ganti Kerugian
Salah satu tujuan penting RUU Perampasan Aset adalah membantu pemulihan kerugian korban kejahatan. Selama ini, korban penipuan investasi sering menghadapi kesulitan mendapatkan kembali uang mereka meskipun aparat berhasil mengungkap pelaku.
Melalui mekanisme pengelolaan dan penjualan aset hasil tindak pidana, negara diharapkan dapat menyalurkan hasil pemulihan kepada korban sesuai ketentuan hukum.
Skema ini menjadi perhatian bagi korban investasi bodong, perdagangan saham ilegal, penipuan digital, serta kejahatan lain yang melibatkan banyak korban. Aset milik pelaku yang berhasil ditemukan dapat menjadi salah satu sumber pemulihan kerugian.
Namun, proses pengembalian tetap membutuhkan identifikasi korban, verifikasi kerugian, serta mekanisme pembagian yang transparan agar setiap pihak memperoleh haknya secara adil.
Perampasan Aset Tidak Menghapus Hukuman Pelaku
RUU ini juga menegaskan bahwa perampasan aset tidak menggantikan hukuman pidana terhadap pelaku. Seseorang yang terbukti melakukan korupsi atau tindak pidana lainnya tetap dapat menghadapi proses hukum dan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
Dengan demikian, aparat dapat mengejar dua tujuan sekaligus, yaitu memberikan hukuman kepada pelaku dan memulihkan kekayaan yang berasal dari tindak pidana.
Pendekatan ini penting karena hukuman penjara saja belum tentu mampu mengembalikan kerugian negara maupun korban. Pelaku juga dapat menyembunyikan kekayaan, memindahkan aset kepada pihak lain, atau menggunakan hasil kejahatan untuk menjalankan aktivitas ekonomi.
Pengawasan dan Perlindungan Hak Tetap Menjadi Bagian Penting
Meski memberikan kewenangan lebih kuat kepada negara, RUU Perampasan Aset juga memuat ketentuan mengenai perlindungan hak masyarakat. Proses perampasan harus mengikuti prosedur hukum, termasuk pemeriksaan pengadilan dan kesempatan bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan.
Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beritikad baik menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan. Hal ini bertujuan mencegah perampasan terhadap aset milik orang lain yang tidak memiliki hubungan dengan tindak pidana.
Pengelolaan aset juga membutuhkan transparansi dan pengawasan agar negara tidak menyalahgunakan kewenangan. Masyarakat perlu mengetahui bagaimana aparat menyita, mengamankan, mengelola, hingga mengembalikan aset kepada pihak yang berhak.
Menjadi Langkah Baru dalam Pemulihan Aset Kejahatan
Persetujuan DPR terhadap RUU Perampasan Aset membuka jalan bagi penguatan sistem pemberantasan kejahatan di Indonesia. Aturan ini tidak hanya berfokus pada penindakan terhadap pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian yang mereka timbulkan.
Bagi korban penipuan dan investasi ilegal, mekanisme pengembalian aset dapat menjadi harapan baru untuk memperoleh kembali sebagian atau seluruh kerugian, bergantung pada aset yang berhasil ditemukan dan ketentuan pelaksanaannya.
Ke depan, efektivitas aturan ini akan bergantung pada pelaksanaan yang konsisten, pengawasan independen, serta transparansi dalam pengelolaan aset. Pengesahan regulasi menjadi langkah awal, sedangkan keberhasilan sesungguhnya terlihat ketika negara mampu mengembalikan hak korban dan mencegah pelaku menikmati hasil kejahatan.
Baca juga: RUU Perampasan Aset Selangkah Lagi Disahkan, DPR dan Pemerintah Sepakat Bawa ke Paripurna

